Tia Fitriani Dukung Pendekatan Humanis Bapenda Jabar untuk Wajib Pajak di Ciamis
Ciamis.Swara Jabbar News Com.-Dra.Hj.Tia Fitriani, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke P3D Wilayah Kabupaten Ciamis pada 5 Mei 2026
Agenda ini dilakukan pada mengevaluasi realisasi target pendapatan Tahun 2025 dan progress capaian pada Triwulan I 2006 .
Tia Fitriani Mendorong optimalisasi pelayanan publik dalam pemungutan pajak daerah agar lebih mudah, cepat dan transparan, dan memperkuat koordinasi antara legislatif dan pengelolaan pendapatan guna menggali potensi daerah secara maksimal demikesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui tata kelola yang profesional, validasi data, dan peningkatan layanan masyarakat ujar Tia Fitriani.
Lebih jauh, Legislator Partai Nasdem Tia Fitriani dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung) menuturkan Dorongan Terhadap Pendapatan dan Layanan Publik sangat penting yaitu :
Kemudahan Akses Pembayaran, Mengingat Komisi III menyoroti kepatuhan pajak di Ciamis, Tia mendukung penuh adanya inovasi Bapenda Jabar dalam mempermudah kanal pembayaran digital guna memfasilitasi wajib pajak yang sibuk.
Pendekatan yang Humanis, Ia menyepakati perlunya klasifikasi pendekatan kepada masyarakat. Mulai dari mengingatkan warga yang lupa, hingga mengedukasi warga yang sengaja menunggak pajak agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) caturwulan dapat tercapai
Profesionalisme dan Optimalisasi Sektor Daerah
Manajemen yang Profesional, Dalam berbagai kesempatan rapat kerja bersama mitra Komisi III, Tia selalu menegaskan bahwa instansi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan dengan keuangan harus didukung manajemen yang profesional serta teknologi memadai. Hal ini krusial agar potensi daerah mampu menyumbang dividen optimal bagi PAD Jawa Barat
Fungsi Pengawasan Pemerintahan
Tepat Sasaran dan Pro-Rakyat, Menjalankan fungsi legislatifnya, legislator dari Fraksi NasDem ini mengingatkan bahwa program pengawasan turun ke daerah bertujuan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan tepat sasaran. (AP)
