DPRD Jabar Soroti Pemangkasan 50Rb Data BanProv Jabar
KAB BDG.SJN COM.-Proses Cleansing data non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahap 2 dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat dan dikhawatirkan juga akan berekses kepada pejabat pemerintah di level bawah.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Ftriani saat melakukan evaluasi dan monitoring Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat tahap II di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Soreang.
Lebih jauh Politisi Perempuan Partai Nasdem yang duduk d Komisi II DPRD Povinsi Jawa Barat menuturkan Proses Cleansing Data Non DTKS Tahap 2 yang memangkas sekitar 50 Ribu Data BANPROV Jabar Tahap 1. “Akibat proses cleansing ini kami khawatirkan akan ada polemik di masyarakat terutama pejabat pemerintah level bawah.”Sebutnya.
Sementara Jajang Rohana menyoroti terjadinya duplikasi penerima bantuan KPM tahap 1, yang diketahuinya saat melaksanakan kewajiban resesnya di derah pemilihannya Kab. Bandung dari tanggal 1 Hingga 10 Juli kemarin. (hms/die)
