PEMERINTAH HARUS PAHAM TERKAIT REGULASI PENYALURAN BPNT
Kab Tasikmalaya.Swara Jabbar Com.-Dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT)di tahun 2022 pemerintah diharapkan lebih paham terkait regulasi yang akan di laksanakan,yang sebenarnya terjadi di lapangan/daerah dalam hal ini teknis penyaluran dana dari kementrian sosial (kemensos) Ujur Ketua DPC PWRI kabupaten Tasikmalaya, Arief Cahyadin di temui awak media seusai acara persipan pelantikan DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya.Sabtu (26/2/2020).
Kenapa demikian!?
Banyak masukan dan temuan sebuah persoalan yang mengakibatkan sebuah gesekan kecil di masyarakat, terutama dari perbedaan yang jauh sebuah harga dari Masing-Masing harga komoditi buat masyarakat, contoh kecil harga beras, telor dll di E Warung dan di warung warga…
Demi peranan tersebut sekiranya netral, baiknya Bumdes kerjasama dengan warung-warung sekitar untuk menjadi suplier nya.
Bukan curiga ada sebuah persekongkolan sebuah komitmen harga barang, tapi lebih kepada pemerataan dalam teknis wujud bukti pembelian penyaluran sehingga hargapun sama seindonesia,pungkasnya( ( Ajat )
