Bupati Bandung Serukan Penanganan Rutilahu Melalui Program Pentahelik
Kab Bandung.Swara Jabbar Com.-Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna menuturkan keberadaan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung mencapai 37.000 pada tahun 2021 lalu. Keberadaan rutilahu itu berdasarkan hasil pendataan di lapangan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Setiap tahunnya, kita merencanakan perbaikan atau bedah rumah dengan sasaran 7.000 rutilahu,” kata Dadang Supriatna kepada wartawan usai menghadiri masa Reses III Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal di Graha Iman Jalan Raya Ciparay-Pacet Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Senin (7/3/2022).
Bupati Bandung menyebutkan, 7.000 unit rutilahu yang menjadi sasaran program bedah rumah atau perbaikan itu, anggarannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar dan APBD Kabupaten Bandung.
“Sebagian ada dari CSR (Corporate Social Responcibility). Nah, saya terus melakukan berbagai upaya maupun lobi dengan Anggota DPR RI dari Jabar II, di antaranya dengan Pak H. Cucun yang sangat aspiratif, selain dengan Pak H. Anang Susanto (Anggota DPR RI/Fraksi Partai Golkar) yang selalu berkomunikasi membantu dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Bupati Bandung pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang sudah membantu program kerja Pemkab Bandung, di antaranya dalam penanganan rutilahu.
“Tahun ini, Pak Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal akan membantu 3.500 unit untuk penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, yang berasal dari anggaran pusat. Pada tahun sebelumnya, 1600 unit rutilahu yang mendapatkan bantuan dari Pak Ketua Fraksi PKB tersebut, sehingga sudah menyelesaikan sekitar 7.735 unit rumah menjadi layak huni dari sebelumnya rutilahu,” katanya.
Kang DS mengatakan, dalam penanganan ribuan rutilahu di Kabupaten Bandung melalui progrm pentahelik akan terlaksana dengan baik. Yaitu, dengan cara komunikasi dengan para pengusaha di Kabupaten Bandung, di mana mereka bisa memberikan bantuan berupa CSR untuk kegiatan sosial dalam penanganan rutilahu.
“Mengingat, dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, jika mengandalkan anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak akan selesai. Maka kita harus gotong royong atau bersama-sama dalam menyelesaikannya melalui program pentahelik,” katanya.
Di hadapan Forkopimcam Ciparay dan puluhan kepala desa yang hadir dalam reses itu, Kang DS berharap kepada sejumlah pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa untuk mendata kondisi jalan di Kabupaten Bandung. Karena sebelumnya, ia tak memiliki data atau informasi tentang kondisi jalan.
Disamping itu, Bupati Dadang Supriatna terus memberikan motivasi dan semangat kepada para kepala desa dalam upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Bandung. Setelah sebelumnya, Kapolri mentargetkan percepatan vaksinasi mencapai 90 persen untuk vaksis dosis pertama. Ia bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
“Di Kabupaten Bandung, berdasarkan faskes vaksin dosis pertama mencapai 86 persen, vaksin dosis kedua 68 persen. Dengan harapan kedepannya, dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bandung bisa melebihi 90 persen,” ujarnya.
Kang DS berharap kepada para kepala desa untuk melaksanakan perubahan atau penyesuaian visi misi Bandung Bedas, yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Apalagi kades yang dilantik setelah saya jadi bupati. Segera untuk melaksanakan musdes, untuk penyesuaian RPJMD yang disesuaikan dengan visi misi Bandung Bedas,” pungkasnya. (Dian S)
