Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Tinjau Jalan Nasional Di Direksi Keet HK – BAP Pasirjambu Kab Bandung
Kabupaten Bandung.Swara Jabbar Com.-Dalam rangka mendukung pembangunan sarana prasarana preservasi jalan nasional di provinsi Jawa Barat. Komisi V DPR RI beserta rombongan melakukan kunjungan kerja terkait sarana dan prasarana Preservasi ruas jalan Soreang – Rancabali – Cidaun APBN tahun 2022 dan 2023 dikantor Direksi keet HK – BAP pasir jambu kabupaten bandung, provinsi Jawa Barat, Kamis, ( 16 Maret 2023 ).
Kunjungan komisi V DPR RI terdiri dari Ketua Tim Ir. H. Anang Susanto, M.Si, dari F-PG dapil Jabar II, Anggota terdiri dari IR. Sudjadi F-PDIP dapil Jateng VI , Sarce Bandoso Tandasiak , S.H, F-PDIP dapil Sulsel, H.Tubagus Haerul Jaman, S.E, F-PG dapil Banten II, H.Syarief Abdullah Al Kadrie, SH.,MH, dapil F-Nasdem Kalbar I, Drs. H. Soehartono ,M.Si, F-Nasdem dapil Jatim VIII, dan Williem Wandik, S.Sos, dari F-Demokrat dapil Papua.
Pertemuan dilakukan di ruangan aula pertemuan Direksi keet, turut hadir Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilem Oktavian, ST. M.P.P.M, dari pihak PT HK, dan Bupati Bandung, H, Dadang Supriatna, didampingi kepala dinas PUTR.
Pada saat wawancara, ketua tim Komisi V DPR RI, Ir. H. Anang Susanto , mengatakan kunjungan dalam rangka rehabilitasi tentang jalan nasional terutama di jalan nasional kabupaten Bandung, umumnya yang ada di Jawa Barat. ” Titik tolaknya pada hari ini kabupaten bandung jalan dari Soreang sampai Cidaun, statusnya sudah berubah dari jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional,” pungkasnya.
Dikesempatan itu Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilan Oktavian, ST.M.P.P.M, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan secara bertahap program yang dilaksanakan sampai 2024 mendatang. ” Makanya tadi kami laporkan secara bertahap. Ada program sampai 2024, pelebaran kurang lebih 30 km. Lahan banyaknya milik Perhutani, BKSDA ( Balai Konservasi Sumberdaya Alam ), PTPNVIII, ada juga milik warga,” ujarnya.
Lanjut Wilan, yang menjadi prioritas adalah lahan milik pemerintah. ” Tadi sudah didukung bapak bupati. Dari pihak Perhutani, BKSDA , PTPN semuanya sudah mendukung, tapi legalnya belum kita dapat , kita minta bantuan Pak Bupati,” pungkas Kepala Balai Wilan Oktavian.
( Sam Permana )
