Kawal Pembangunan Desa, Diah Fitri Maryani Serap Aspirasi Warga Ender Pangenan.
Kabupaten Cirebon.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Diah Fitri Maryani, S.E, M.M dari Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan Kegiataan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabuaten Cirebon. Minggu 19 April 2026.
Kegiataan ini dihadiri Perangkat Desa Ender, warga masyarakat, Para Ketua RW, RT serta PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pangenan.
Legislator PDI Perjuangan Diah Fitri Maryani Dapil Jabar XII (Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon-Kabupaten Indramayu ) mengatakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD Povinsi Jawa Barat adalah fungsi kontrol politik dan administratif yang dilakukan DPRD untuk memastikan pemerintah daerah ( provinsi maupun kabupaten/kota) menjalankan tugas sesuai hukum, anggaran yang digunakan tepat sasaran, serta pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut,Diah Fitri Maryani menegaskan bahwa maksud dan tujuan kegiataan ini yakni memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang konstruktif dan berbasis bukti,menindaklanjuti dan mendorong perbaikan implemntasi urusan pemerintahan daerah secara konkret dan mendukung penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good govermance) ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi Tembok Penahan Tanah (TPT) di Blok Cimanggis yang berada di bantaran sungai yang sudah jebol, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya banjir dan longsor.Sehingga mengancam keselamatan warga serta lahan pemukiman dan pertanian.
Persoalan BPJS Kesehatan non aktif, muncul dalam aspirasi warga yang mengeluhkan tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya mereka tidak aktif.
Terkait sektor Pendidikan, adanya Program Indonesia Pintar (PIP) warga berharap pemertaan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PIP bagi siswa sekolah, sehingga dapat membantu meringankan biaya Pendidikan dan mencegah angka putus sekolah.
Semua aspirasi itu, menurut Diah Fitri Maryani akan didorong untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait agar segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini sangat penting kordinasi antara pemerintah desa, kabupaten serta provinsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur serta pelayanan publik Pungkasnya. (AP)
