DPRD Jabar Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Bandung.Swara Jabbar Com.-Peran guru tidak bisa dilepaskan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bahkan, kesuksesan dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari guru melakukan proses pengajaran. Oleh karena itu, peran guru sangat sentral dalam pendidikan.
Namun, saat ini isu kesejahteraan guru masih saja bergulir, terutama dikalangan guru honorer. Bayangkan saja, saat ini masih ada guru honorer yang digaji empat ratus ribu sebulan. Jika dilihat dari kalkulasi kebutuhan sehari-hari hal ini tidaklah akan mencukupi.
“Apalagi kalau gurunya sudah berkeluarga, memiliki anak pastinya tidak akan cukup. Pemerintah harus serius meningkatkan kesejahteraan guru,” kata anggota DPRD Jawa Barat, Ihsanudin baru-baru ini.
Akibat dari minimnya penghasilan, lanjut anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra ini, guru mencari penghasilan lain di luar jam mengajar. Hal ini akan berdampak pada terpecahnya konsentrasi antara mengajar, bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Akibatnya, sedikit banyak konsentrasi mengajar terpecah dan tidak maksimal. “Kalau sudah begini, prestasi di sekolah akan terganggu. Persoalan kesejahteraan ini jangan sampai di nomor duakan. Pemerintah harus membuat formulasi meningkatkan kesejahteraan guru,” paparnya.
Memang, tambah Ihsanudin, saat ini pemerintah sedang menggencarkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi, hal tersebut belum mengakomodir semua guru. “Bagaimana guru-guru yang tidak lolos PPPK? Bagaimana kesejahteraan mereka?” tanyanya.
a berharap pemerintah tidak mempersulit perekrutan PPPK guru. Bila perlu diangkat tanpa perlu tes lagi, terutama bagi guru yang sudah mengambil puluhan tahun.
“Jangan sampai mereka berkompetisi dengan guru-guru yang baru. Angkat langsung menjadi PPPK tanpa perlu seleksi umum seperti pelamar PPPK lainnya,” pintanya (die)
