Parlementaria

Dadang Kurniawan Mendorong Program Rutilahu Berlanjut

Kab Bandung.Swara Jabbar Com.-Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak.

Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Persatuan Dadang Kurniawan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pada tahun ini akan menambah kuota bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) dari 10 ribu unit menjadi 11.400 unit.Menurut Dadang Kurniawan  jumlah tersebut, diberikan dan dibagikan untuk semua Kota-Kabupaten di Jawa Barat seiring target pembangunan infrastruktur yang ingin dikejar pemerintah.

“Kita apresiasi adanya penambahan kuota dari pemerintah provinsi dalam upaya mengejar ketertinggalannya terutama bidang infrastruktur dalam hal ini bantuan pembangunan Rutilahu dari 10 ribu menjadi 11.400 unit penerima manfaat,” ujar Dadang

Legislator Partai Gerindra menilai  jika program bantuan Rutilahu ini masih menyisakan persoalan yang cukup besar,” ujarnya

“Ketika kami melakukan kunjungan ke lapangan, memang masih banyak PR pemerintah dalam memaksimalkan bantuan Rutilahu seperti persyaratan administrasi antara lain pembuktian sertifikat tanah, kemudian faktor pembiayaan yang dirasakan masyarakat masih terlalu tinggi jika harus menambah biaya yang sekiranya masih kurang dari total biaya bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Dadang Kurniawan menilai di Kabupaten Bandung masih ribuan jumlah rumah tinggal yang sangat butuh sentuhan pemerintah, akan tetapi kuota yang bisa diserap masih dibawah 10 persen dari total yang di butuhkan.

“Realisasinya masih sangat jauh, persoalan seperti syarat administrasi biasanya menjadi kendala tersendiri, tetapi meski demikian kita patut bersyukur karena kuota penambahan ini ternyata bisa direalisasikan tahun 2023,” imbuhnya.

Ia berharap dari hasil penambahan kuota ini, Kabupaten Bandung memperoleh penambahan yang cukup signifikan.

“Semoga saja dalam penampilannya bisa mengakomodir kebutuhan di Kabupaten Bandung meskipun tidak harus semuanya,” pungkasnya.(AP)